Palembang | Kredit bermasalah (macet) atau non performing loan (NPL) sudah menjadi momok bagi industri perbankan. Tidak terkecuali bagi BPR Sumsel, yang merupakan bank perkreditan milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Seperti dikatakan Marzuki, selaku Direktur Utama, ketika dirinya masuk kinjerja BPR Sumsel cukup bisa dikatakan ‘memprihantikan’ karena NPL-nya di angka 65% dan mengalami kerugian dalam tiga tahun terakhir.

“Sehingga kami diberikan amanat, sebagai pengurus baru membawa BPR ini menjadi lebih baik dengan parameter, terutama mengembalikan kerugian finansial dan menyelesaikan kredit macet yang mencapai 65 persen. OJK sendiri masuk dalam pemeriksaan terakhirnya, memberikan justifikasi atau koreksi terhadap NPL menjadi 71 persen,” ungkap Marzuki pada Sesi Penjurian TOP BUMD Awards 2020 yang dihelat secara daring oleh Majalah TopBusiness. Dengan tingkat NPL 71 persen, sesuai aturan OJK, BPR Sumsel dikatakan masuk Bank Dalam Pengawasan Intensif. Lantaran itulah, Marzuki menegaskan bahwa BPR Sumsel membutuhkan strategi yang unik dibanding dengan BPR pada umumnya, yakni bukan pada pertumbuhan tetapi lebih kepada strategi untuk perbaikan.

“Oleh karena itu, dalam strategi bisnis kami, penyaluran kredit bank berfokus pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UKMK), ASN, Anggota DPRD, pegawai swasta lainnya, dalam rangka meningkatkan aset dengan tetap tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ungkap Marzuki.

Sementara untuk memperluas pemasaran, dikatakan Marzuki, dalam dua tahun terakhir pihaknya melakukan kerja sama (MOU) dengan beberapa lembaga seperti dinas, sekolah, Instansi Pemerintah, maupun perusahaan swasta lainnya untuk meningkatkan penyaluran kredit. Strategi bisnis BPR Sumsel lainnya mencakup program Cash Pick Up Setoran langsung ke nasabah, terutama bagi nasabah prioritas; membentuk Task Force (satuan kredit khusus) dalam rangka fokus penyelesaian kredit macet yang menjadi permasalahan utama di Bank BPR Sumsel; dan meningkatkan fasilitas layanan lain seperti PPOB untuk meningkatkan Fee Base Income. “Dari strategi-strategi tadi, BPR Sumsel dalam dua tahun terakhir secara gradual berhasil menurunkan NPL dari 70 persen menjadi sebesar 24,2 persen. Turun dibanding tahun 2018 sebesar 38,1% dan 65% pada tahun 2017,” tandas Marzuki. Tidak hanya berhasil menurunkan tingkat NPL, Bank Sumsel juga berhasil mengembalikan dana dan membukukan keuntungan pada tahun 2019. “Dari penurunan (NPL) itu tentunya banyak uang yang kami kembalikan ke BPR Sumsel, dan pada tahun 2019 BPR Sumsel menghasilkan laba sebesar Rp4,88 miliar atau 176 persen pencapaiannya dibandingkan rencana bisnis BPR tahun 2011. Dan hal ini cukup diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Sumsel sebagai pemegang saham,” ujar Marzuki. Selain berhasil menekan angka NPL dan membukan keuntungan, di tahun 2019 BPR Sumsel juga telah melakukan terobosan dan inovasi pada bidang teknologi informasi antara lain: Pengembangan aplikasi Portal untuk mempermudah menyediakan data yang dibutuhkan nasabah Penyelesaian dan Implementasi aplikasi kepegawaian untuk penilaian Kinerja Pegawai (KPI) Fasilitas penerimaan pembayaran tagihan seperti listrik,PDAM, TV Kabel, Pengisian pulsa, maupun multipayment lainnya yang bisa dilakukan di teller Sementara pada tahun 2020 BPR Sumsel berencana melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain: Penggunaan Mesin EDC untuk dapat mempermudah nasabah melakukan pembayaran yang lebih praktis Layanan MPOS yaitu sistem layanan berbasis digital untuk mengakomodir pembayaran tagihan seperti listrik,PDAM, TV Kabel, Pengisian pulsa, maupun multipayment lainnya Layanan SMS Broadcast, Notification dan Gateway yang merupakan jenis layanan penyebaran informasi kepada nasabah baik itu pengingat jatuh tempo pembayaran, info produk, ucapan ulang tahun, dan lain-lain.

>

Terdaftar dan di awasi oleh :